SWARNANEWS.CO.ID, LAHAT – Diketahui bersama bahwa saat ini semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mengalami Defisit Anggaran, tak terkecuali Kabupaten Lahat.
Tentunya hal ini berdampak terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dimana saat ini, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, setiap keperluan Anggaran belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30 persen.
Terkait hal tersebut, Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih,SH.,MH menyebut bahwa Anggaran Belanja Pegawai khususnya gaji dan lainnya di Kabupaten Lahat mencapai 35 hingga 40 persen.
Akan tetapi, sambungnya, walaupun melampaui dari aturan pemerintah yakni 30 persen, pihaknya akan menunggu juknis dari pemerintah pusat.
Disini, dirinya bersama Bupati Lahat Bursah Zarnubi berharap agar TPP ASN tidak dipangkas, pihaknya akan berupaya TPP tetap ada sehingga ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Lahat masih merasakan tunjangan mereka yang secara langsung juga berdampak kepada peningkatan UMKM di Kabupaten Lahat. */Jumra
