DUKUNG EKSISTENSI IGI SUMSEL DAN RAKERNAS: Ketua Komisi V DPRD Sumsel Alwis Gani, SE, MM saat menerima cenderamata dari Ketua Wilayah IGI Provinsi Sumsel Sapto Abadi, MPd didampingi para pengurus lain. Pertemuan itu menandai dukungan legislatif untuk penyelenggaraan Rakernas IGI di Palembang Sumsel dan mengharapkan agar panitia segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif dalam hal ini Gubernur Sumsel H Herman Deru agar sukses penyelenggaraannya.
SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG—Menjelang perhelatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang akan digelar Januari 2027 mendatang di Palembang Sumsel. Para pengurus wilayah IGI Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan persiapan, termasuk salah satunya dengan melakukan audiensi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan di ruang rapat, Kamis (13/8/2026). Langkah tersebut selain untuk memperoleh dukungan secara kebijakan juga dilakukan sebagai upaya memperkenalkan kepengurusan baru periode 2026-2031.
Hadir pada kesempatan tersebut, pengurus pusat IGI Wahyu Sri Lestari, SPd, Ketua Wilayah IGI Sumsel Sapto Abadi, S.Pd, M.Pd, Wakil Ketua I, Sarono P Sasmito, S.Pd, Sekretaris Kartikasari Eka Putri, MPd, Kabid Diklat, Juwairiah, S.Pd, MPd, Kabid Olahraga dan Seni, Rahmanisawati, MPd, dan Agus Suprianto.
SAMPAIKAN ASPIRASI: Ketua Wilayah IGI Sumsel Sapto Abadi, MPd dan Wakil Ketua I Sarono P Sasmito saat menyampaikan aspirasi kepada Komisi V pada momen tersebut.
Sedangkan dari Komisi V hadir Ketua Alwis Gani, SE, MM. Wakil Ketua David Hardianto Aljufri, dan para anggota, Zaitun Mawardi, SH, MKn, Alfrensi Panggarbesi, S.Si, Hj Omi dan staf ahli DPRD Dewantara.
RESPONSIF: Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pengurus wilayah IGI Provinsi Sumsel dan Komisi V DPRD Sumsel yang berjalan kondusif dan responsif.
Alwi kemudian menguraikan tugas dan fungsi Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) adalah salah satu komisi di bawah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang membidangi bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agama, sosial, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.
Komisi V juga bertugas melakukan pengawasan, budgeting (anggaran), dan legislasi terhadap mitra kerja perangkat daerah terkait, seperti: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial dan BPBD (terkait penanggulangan bencana dan karhutla) serta instansi atau bidang lain yang mencakup kesejahteraan masyarakat.
Politisi ini menyambut baik kehadiran para pengurus IGI Provinsi Sumsel dan akan memperjuangkan aspirasi yang dibawa oleh para pengurus IGI berkaitan dengan masalah pendidikan secara luas dan berbagai macam problematikanya. Akan tetapi perlu diketahui yang bisa diperjuangkan sebatas yang ruang lingkup Sumsel sedangkan yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat perlu langkah-langkah secara nasional.
Pada kesempatan itu Sapto menyampaikan sejarah pendirian IGI baik di pusat maupun tindaklanjutnya di Sumsel. Kemudian visi misi, program dan lainnya. Sedangkan aspirasi yang disampaikan diantaranya menyangkut peningkatan kesejahteraan, penegakan hak-hak guru, serta penguatan karier profesional dan reformasi birokrasi pendidikan yang inklusif di Bumi Sriwijaya. Tentang Kesejahteraan Guru: Mendesak pemerintah daerah di Sumsel untuk segera merealisasikan dan mencairkan hak finansial guru seperti pencairan gaji ke-13 tepat waktu.
Kemudian Pengembangan Karier yakni mendukung penuh pembukaan formasi Guru Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna memberikan jalur peningkatan jenjang karier tertinggi bagi guru.
Sedangkan di sisi Perlindungan dan Advokasi: IGI Sumsel juga berperan aktif mengadvokasi nasib guru honorer serta tenaga pendidik yang menghadapi tantangan infrastruktur maupun administratif di daerah pelosok. Hal yang tak kalah penting adalah memperbaiki Ekosistem Pendidikan: Mendorong sinergi positif lewat program peduli bersama (seperti Infaq Pendidikan Terpadu) untuk membantu siswa dhuafa dan memperbaiki fasilitas sekolah yang darurat.
Sarono P Sasmito pada kesempatan itu menambahkan tentang problem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditentukan oleh berbagai perguruan tinggi negeri yang berbeda-beda jumlahnya. Ironisnya penentuannya tidak melewati survai yang valid sehingga banyak anak-anak guru yang secara akademis memenuhi syarat untuk masuk suatu PTN akhirnya gagal karena tak bisa membayar UKT yang tinggi.
Apa yang menjadi aspirasi itu kemudian ditanggapi secara komprehensif oleh Komisi V. Baik Ketua Alwis, David, M Toha dan Alfrensi memberikan berbagai masukan yang sangat konstruktif baik berkaitan dengan perlunya dibentuk Cabang Dinas Pendidikan di suatu tempat untuk mendekatkan layanan. Sebab misalnya para kepala sekolah SMA, atau SMKN di suatu wilayah di Kabupaten 4 Lawang bisa sampai 9 jam hanya untuk mengurus suatu berkas. Kemudian tentang jenjang guru utama akan dikoordinasikan dengan kepala dinas pendidikan provinsi Sumsel agar diselenggarakan.
Menyikapi SPMB Komisi V juga mendorong adanya sistem online terpadu yang hanya melewati saluran itu untuk penerimaan siswa baru sehingga tidak ada pola titipan dan permainan lainnya.
Tentang guru PPPK paruh waktu yang habis kontraknya beberapa waktu lagi diharapkan diperpanjang sehingga ada kepastian bagi para guru PPPK.
Sedangkan Toha menyarankan tentang keberadaan komite untuk tidak melakukan pungutan ini itu yang kadang mengundang kontroversi. Tetapi untuk tetap membantu operasional sekolah secara optimal maka dinas pendidikan juga harus mengalokasikan dana untuk membantu program sekolah yang dilakukan melalui keberadaan komite sekolah.
Sementara itu Alfrensi anggota Komisi V dari Partai Nasdem menyambut positif kedatangan pengurus IGI Sumsel.
ANTUSIAS: Anggota Komisi V Alfrensi Panggarbesi, SSi sangat responsif memberikan berbagai masukan kepada para pengurus IGI Sumsel pada kesempatan tersebut.
“Pak Sarono, keberadaan organisasi akan mendapatkan sambutan positif dari konstituen atau calon anggotanya sepanjang keberadaannya membawa manfaat bagi anggota dan masyarakat. Tetapi saya yakin pengurus IGI dan para guru akan terus memprogramkan hal-hal yang bermanfaat bagi para guru dan masyarakat luas,” ujar politisi yang akrab disapa Ozi dan pernah berkarier sebagai wartawan ini.
KOMPAK: Para anggota Komisi V DPRD Sumsel tampak kompak ketika menyikapi aspirasi yang disampaikan para pegurus IGI Wilayah Sumsel.
Sedangkan untuk pelaksanaan Rakernas IGI dia menyarankan agar IGI segera mengajukan permohonan untuk audiensi dengan Gubernur Sumsel Herman Deru. Dengan demikian akan memperoleh dukungan baik berkaitan dengan lokasi penyelenggaraan, akomodasi dan lainnya. Sebab DPRD hanya dapat memberikan bantuan dengan kebijakan pengalokasian anggaran sepanjang waktunya bisa di cover di APBD tahun berjalan maupun APBD Perubahan.
“Biasanya pak Gubernur ada skema budget untuk membantu kegiatan apalagi yang berskala nasional dan itu berimplikasi luas bagi nama baik Provinsi Sumsel,” tambahnya.
Pengurus Pusat IGI Wahyu Sri Lestari menyatakan siap menyampaikan apa yang menjadi dukungan DPRD Sumsel dan akan membawa informasi ini untuk penentuan kepanitiaan Rakernas IGI kolaborasi pengurus pusat dan IGI wilayah Provinsi Sumsel.
Foto: Dok Komisi V DPRD Sumsel
Teks/Editor: Sarono P Sasmito
