SWARNANEWS.CO.ID, LAHAT – Anggota DPRD Kabupaten Lahat dari Fraksi Partai NasDem daerah pemilihan (dapil) VI Jarai Area, Harlin Kurniawansyah, menyampaikan klarifikasi terkait polemik yang berkembang di ruang publik atas pernyataannya dalam kegiatan reses.
Dalam keterangannya, Harlin terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi.
Dia menilai bahwa informasi yang beredar di masyarakat dan media sosial telah mengalami penafsiran secara parsial, bahkan cenderung dipolitisir, sehingga terkesan seolah-olah dirinya mengolok-olok Bupati Lahat beserta program pemerintah daerah.
Menurutnya, pernyataan yang disampaikan dalam forum reses berangkat dari pertanyaan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait usulan pembangunan yang telah diajukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Dia menegaskan bahwa seluruh jawaban yang disampaikan didasarkan pada data yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan.
Harlin menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat di Kecamatan Pajar Bulan, khususnya terkait layanan kesehatan dan pendidikan. Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini, wilayah dapilnya hanya dilayani oleh Puskesmas Jarai untuk empat kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 51.025 jiwa.
Di sektor pendidikan, tercatat terdapat 36 SD dan 4 SMP dengan total 4.360 siswa. Selain itu, terdapat pula sekolah swasta sebanyak 3 SD dan 1 SMP dengan total 1.053 siswa.
Data tersebut, menurutnya, menjadi dasar dalam menyampaikan aspirasi masyarakat secara terbuka.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan Puskesmas di Kecamatan Pajar Bulan sebelumnya telah masuk dalam Rencana Awal RKPD, namun dalam prosesnya tidak lagi tercantum. Hal ini dinilai menjadi perhatian serius bagi DPRD sebagai wakil rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Harlin juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Lahat atas alokasi anggaran yang telah diberikan pada tahun 2026.
Namun demikian, ia mencatat bahwa sebagian besar anggaran masih difokuskan pada program ketahanan pangan dan pengembangan sektor pariwisata, sehingga kebutuhan di sektor kesehatan dan pendidikan dinilai belum mendapatkan porsi yang memadai.
Terkait polemik penggunaan istilah “Bupati Paok”, Harlin menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk analogi dalam bahasa lokal yang berarti “tebat” atau “kolam”, dan dimaksudkan untuk menggambarkan fokus pada program unggulan, bukan untuk merendahkan.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak meragukan kepemimpinan, pengalaman, serta niat baik Bupati dalam membangun Kabupaten Lahat.
Namun sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi check and balance untuk memastikan kebijakan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Harlin menambahkan, apa yang disampaikannya merupakan bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi, khususnya melalui mekanisme reses yang diamanatkan undang-undang.
Disamping itu, Harlin juga mengajak kepada seluruh leading sektor agar memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti sektor kesehatan dan pendidikan.
Yang menyedihkan, lanjutnya, ada sebuah fasilitas kesehatan yakni puskesmas di Desa Gunung Liwat Kecamatan Sukamerindu sangat memperihatinkan, dikarenakan puskesmas tersebut beroperasi di bekas salah satu sekolah (SD).
Dirinya menyebut, bahwa dipuskesmas tersebut sudah banyak alat kesehatan, namun karena tempatnya kurang memadai maka tenaga kesehatan juga tidak bisa secara maksimal untuk melayani masyarakat.
“Maka dari itu, kita meminta kepada pemerintah dalam hal ini dinas terkait yakni Dinas Kesehatan untuk membangun puskesmas disana, karena puskesmas di Desa Gunung Liwat ini adalah salah satu fasilitas kesehatan yang ada di Sukamerindu,” tutupnya.
Selanjutnya, Harlin menyampaikan teruntuk rekan-rekan Anggota DPRD, terkait penyebutan Kikim dan Merapi, bahwa ia menegaskan hal tersebut murni dalam konteks penyebutan daerah pemilihan dalam forum resmi kegiatan reses, dan tidak memiliki muatan lain di luar itu.
Oleh karena itu, dirinya menilai tidak perlu ditarik ke arah yang lebih jauh. */Jumra
